LAMPUNG TENGAH–Fenomena Pemimpin Lampung Tengah saat ini yang terlilit persoalan hukum, karena diduga korupsi dan tersandera kepentingan politik sejumlah kalangan memunculkan tokoh muda berbakat low profil namun memiliki cakrawala yang luas
Siapakah tokoh mudah yang digadang-gadang akan dimunculkan menjadi pemimpin masa depan Lampung Tengah? Rosim Nyerupa SIP, jawabnya.
Hal itu di ungkapkan oleh tokoh media masa Lampung Tengah Candra Wijaya dan sejumlah rekan.
Menurut Candra Kabupaten Lampung Tengah yang sangat luas dan kaya akan berbagai hasil pertanian serta khasanah budaya, harus di pegang oleh tokoh ya g mumpuni dan berjiwa besar .
“Harus dipimpin oleh tokoh muda yang pekerja keras cerdas, tuntas dan ikhlas, jika Lampung Tengah akan maju,” jelas Candra.
Beberapa tahun terakhir menurut pandangan Candra Wijaya, yang didampingi oleh Guston HR, Sapta dan lainya, kabupaten yang memiliki Tagline Beguwai Jejamo Wawai (BJW), jauh tertinggal dari daerah lainya.
“Untuk mengejar ketertinggalan dibidang pembangunan Kabupaten Lampung Tengah harus dipimpin oleh tokoh Kontraversi,” tegasnya.
Sementara Rosim Nyerupa, mengaku dirinya tidak harus menjadi oemimpin dalam memperjuangkan pembangunan disegala bidang di Lampung Tengah.
Namun kata Rosim sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap kepentingan orang banyak, justru yang lebih utama.
Rosyim menyatakan akan terus mengawal berbagai program pemerintah yang ada di Lampung Tengah, agar tidak disalah gunakan untuk kepentingan diri sendiri dan golongan.
“Masalah menjadi Bupati atau pemimpin itu menjadi rahasia Ilahi, yang terpenting mari kita bagi membahu, bekerja sama membangun kabupaten yang kita cintai ini sesuai dengan profesi masing-masing,” tandasnya.
Kalau memang saya kata Rosim Nyerupa, ditakdirkan menjadi Bupati Lampung Tengah, pasti ada jalan untuk menuju kursi emput itu.
“Kita koma aja dulu ya masalah mau mencalonkan diri saya sebagai Bupati. Yang terpenting mari kita dukungan program pemerintah membangun disegala bidang. Kristisi semua program pemerintah yang tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Gunawan).
