Bandar Lampung — Wacana audit ulang terhadap Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) kembali mencuat ke ruang publik. Namun, langkah ini justru memicu kekhawatiran dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa narasi tersebut kian mengarah pada sikap tidak adil dan politis, terutama karena hanya menyasar satu perusahaan.
Aliansi Lampung Bergerak, yang terdiri dari berbagai tokoh dan organisasi sipil, menyoroti bahwa wacana audit ini rawan menciptakan stigma negatif terhadap iklim investasi di Lampung. Mereka menilai audit atau ukur ulang HGU seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan adil, bukan hanya kepada PT SGC.
> “Kalau memang audit ingin dijalankan, lakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan cuma PT SGC yang disorot. Banyak perusahaan lain yang juga menguasai ribuan hektare lahan di Lampung dan tidak pernah disinggung. Jika tidak semua diukur, hentikan membangun narasi audit satu perusahaan saja,” tegas Rosim Nyerupa, Koordinator Aliansi Lampung Bergerak, dalam konferensi pers pada Senin (21/7/2025).
Rosim menyebutkan beberapa korporasi besar yang juga mengelola lahan luas di Lampung, seperti Sinar Mas Group, Gajah Tunggal, dan Great Giant Pineapple (GGP). Ia menilai, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut nyaris tak pernah disentuh dalam wacana audit, sehingga memunculkan kesan tebang pilih.
Menurutnya, audit pertanahan yang tidak proporsional dan hanya menyasar satu entitas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kecemasan di kalangan investor, serta kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas.
> “Ini bukan soal membela siapa, tapi soal keadilan hukum. Jika audit dipolitisasi, kita kirim sinyal buruk ke investor: bahwa berusaha di Lampung bisa tiba-tiba dijadikan target politik,” ujarnya.
*SGC Berperan Strategis dalam Ekonomi Lokal*
Lebih jauh, Aliansi Lampung Bergerak menekankan bahwa PT SGC memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Menurut data yang mereka himpun, perusahaan ini menopang kehidupan lebih dari 60.000 orang, termasuk petani plasma, buruh pabrik, sopir angkut, dan keluarga mereka yang tersebar di wilayah Lampung Tengah dan Tulang Bawang.
Mereka menilai bahwa tekanan sepihak terhadap SGC justru dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah di tengah kondisi nasional yang masih menghadapi tantangan pemulihan pascapandemi.
> “Apakah siap menanggung risiko jika investor hengkang atau menunda ekspansi akibat situasi yang tidak kondusif ini? Ketika ekonomi sedang sulit dan rakyat susah mencari pekerjaan, seharusnya kita semua menjaga stabilitas, bukan menambah kegaduhan,” tambah Rosim.
*Audit Harus Adil dan Berdasarkan Prinsip Hukum*
Juru bicara Aliansi, Rizki Hendarji Putra, menegaskan bahwa mereka bukan anti terhadap audit. Justru sebaliknya, audit tata kelola pertanahan perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan keadilan. Namun, ia mengingatkan agar langkah itu tidak dijadikan alat politik untuk menekan pihak tertentu.
> “Kami mendukung audit, tapi harus adil. Jangan sampai berubah jadi alat politik untuk menghantam satu pihak saja. Itu bahaya bagi demokrasi ekonomi dan masa depan iklim usaha di Lampung,” ujar Rizki.
Ia menambahkan bahwa KPK sendiri telah menyampaikan bahwa sektor pertanahan merupakan salah satu yang rawan korupsi, terutama dalam hal perizinan dan pajak. Oleh karena itu, menurut Rizki, audit harus menyasar semua perusahaan yang memiliki persoalan serupa, bukan hanya SGC.
> “Publik tahu, banyak perusahaan yang punya masalah serupa bahkan lebih berat. Tapi kenapa hanya satu yang disorot? Ini harus dijawab secara jujur,” tegasnya.
*Seruan untuk Menjaga Stabilitas dan Iklim Investasi*
Aliansi Lampung Bergerak menyerukan kepada DPR RI, Kementerian ATR/BPN, dan seluruh pemangku kebijakan agar tidak terjebak dalam opini sesaat atau tekanan politik yang justru kontraproduktif bagi stabilitas ekonomi daerah.
Mereka mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus dijaga bersama melalui kepastian hukum, kebijakan yang adil, serta komunikasi publik yang bertanggung jawab.
> “Lampung butuh keadilan hukum, bukan kebijakan yang diskriminatif. Jangan kirim pesan ke luar bahwa Lampung tidak ramah investasi. Itu akan sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi dan masa depan tenaga kerja di daerah ini,” pungkas pernyataan mereka.(*)
